Raih WTP, Enrekang Bangkit dari Keterpurukan

Bupati Enrekang Menerima Hasil LHP BPK atas Lapran Keuangan Pemda T.A. 2018

Enrekang– Sejarah tercipta di era pemerintahan Muslimin Bando-Asman. Sinergi antara instansi terkait, Enrekang bangkit dari keterpurukan. Setelah pada 2016 lalu memperoleh disclaimer atau tidak ada pendapat, tahun selanjutnya, berhasil memperbaiki, dan mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tahun ini, sesuai hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2018, Enrekang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP diraih setelah sejumlah rekomendasi dari pihak perwakilan BPK RI Sulsel dilaksanakan. Laporan keuangan memang menjadi perhatian pihak Pemkab Enrekang, setelah dua tahun lalu berada di peringkat buruk, disclaimer.

Bupati Enrekang, Muslimin Bando, usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2018 mengakui, capaian ini adalah sejarah buat Enrekang, pertama kalinya dapat WTP di pemerintahan Muslimin Bando-Asman. “Sebelumnya kita paling lama di WDP, bahkan pernah disclaimer. Capaian ini tidak lepas dari kerja keras OPD dalam mengelola keuangan dan aset. “Semoga ini bisa dipertahankan ke depan,” harap Muslimin Bando.

Selasa kemarin, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memang menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2018 kepada sembilan kabupaten/kota di Sulsel, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono mengatakan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara.

Wahyu Priyono menyerahkan sembilan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 kepada para pimpinan DPRD dan para kepala daerah.  “Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018,” jelas Wahyu Priyono.

Menurutnya, pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018. “Dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.  Selain Kabupaten Enrekang, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK juga memberikan opini WTP atas LKPD Kabupaten Barru, Toraja Utara, Luwu Timur, Maros, Selayar, Luwu Utara. Sementara opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Tana Toraja dan LKPD Kabupaten Jeneponto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *